Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Bupati Majalengka H Karna Sobahi langsung bereaksi dengan adanya Kepala Desa (Kades) yang menolak untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga yang terdampak kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ditemui di sela kegiatan Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majalengka, Karna menyebut tindakan yang dilakukan Kades tersebut salah. Seharusnya, seorang Kades menerima saja terlebih dahulu sesuai data yang ada, nanti bagi yang tidak kebagian bisa dilaporkan ke pihak terkait.
"Tidak begitu solusinya, terima dulu berikan kepada yang berhak menerima sesuai data yang ada. Menolak itu salah menurut saya, dari segi apapun," ujar Karna kepada wartawan, Senin (19/9).
Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) selama ini selalu memetakan warga yang tidak terdata untuk nantinya bisa mendapatkan bantuan senilai Rp 600 ribu tersebut.
"Nanti kan diinput, karena ada juga uangnya ada, orangnya gak ada. Pemerintah selalu memetakan itu, artinya ketika ada miss antara data dengan realisasi masyarakat yang menerima, kita lapor ke sana (pemerintah pusat) dan akan segera diperbaiki," ucapnya.
Karna menyebut, pemerintah juga memiliki keterbatasan dalam mendata jutaan rakyat Indonesia di seluruh daerah. Sehingga, apa pun permasalahannya, menolak menyalurkan bantuan tunai tersebut dianggap salah.
"Tidak mudah kan mendata ratusan juta orang, jadi langkahnya jangan menolak dulu, terima dulu sampaikan yang tidak menerima nanti kita laporkan ke pusat. Program ini kan sudah jelas dari pemerintah, ketika pemerintah mengambil pilihan terakhir untuk mengurangi subsidi BBM, karena pemerintah tahu bahwa subisidi ini ternyata balik diminati bukan oleh rakyat. Makanya ditarik subsidi itu, ditarik kepada rakyat, melalui program bantuan subsidi BBM," jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, seorang kepala desa (Kades) bernama Kibagus Wardilah tidak mau menyalurkan bantuan tersebut. Kades Sumber Kulon di Kecamatan Jatitujuh itu menyebut, data penerima bantuan dari pemerintah pusat itu dinilai kurang tepat sasaran.
Menurut dia, data warga yang tercatat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai BBM ini masih sama seperti data penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ia berharap BLT BBM tersebut mempunyai data baru agar bantuan tersebut merata.
"BLT BBM ini kurang tepat sasarannya. Data penerimanya masih sama dengan BPNT dan PKH, oleh karena itu saya tidak sepakat. Saya berharap bantuan subsidi BBM itu untuk warga yang sama sekali belum dapat bantuan," ujar Kibagus kepada wartawan, Sabtu kemarin.
