Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Kepala Desa (Kades) Sumber Kulon, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, tidak mau menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada warga.
Pasalnya, pembagian bantuan tunai bagi warga terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat sebagian kepala desa (kades) khawatir akan terjadi konflik.
Kades Sumber Kulon Kibagus Wardilah menyebut, data penerima bantuan dari pemerintah pusat itu dinilai kurang tepat sasaran.
Menurut dia, data warga yang tercatat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai BBM ini masih sama seperti data penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ia berharap BLT BBM tersebut mempunyai data baru agar bantuan tersebut merata.
"BLT BBM ini kurang tepat sasarannya. Data penerimanya masih sama dengan BPNT dan PKH, oleh karena itu saya tidak sepakat. Saya berharap bantuan subsidi BBM itu seharusnya untuk warga yang sama sekali belum dapat bantuan," ujar Kibagus kepada wartawan, Sabtu (17/9).
Soal data tersebut, Kibagus juga menyinggung dinas terkait yang dianggap tidak mau mengambil pusing. Ia meminta dinas juga meninjau kembali data penerima manfaat agar tidak dobel menerima bantuan. Dengan demikian pihak desa tidak menjadi kambing hitam warga.
"Penerima BLT BBM sesuai data BPNT dan PKH. Berati Dinsos tidak mau pusing, maunya data yang sudah ada. Dari 1130 KK yang dapat BLT BBM 326 KK. Kalau tidak dibagi rata berarti saya harus menahan kecemburuan sosial dari 804 KK," ucapnya.
Hingga saat ini, BLT BBM yang seharusnya sudah dibagikan kepada penerima manfaat, masih tertahan di Kantor Kecamatan Jatitujuh. Kibagus pun enggan membagikan bantuan tersebut jika data masih yang lama.
"Pemkab mengintimidasi semua Kuwu (Kepala Desa) untuk menerima bantuan, jika tidak maka akan ditutup semua bantuannya. Ketika konsekuensinya nanti benar-benar Pemkab akan menutup bantuan PKH dan BNPT. Saya akan ajak semua warga untuk berdemo ke Pemkab," jelas dia.
Sementara, pembagian BLT BBM sendiri mulai didistribusikan di Kecamatan Jatitujuh pada Sabtu (17/9). Sebanyak 1.216 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari empat desa mendapatkan bantuan tersebut. Namun, penyaluran bansos itu terkendala karena pemdes Sumber Kulon belum mau mengambil bantuan tersebut. (*)
