Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Bupati Majalengka, H Karna Sobahi memaklumi banyaknya penolakan dari masyarakat terkait adanya kenaikan harga BBM bersubsidi seperti jenis Pertalite dan Solar.
Hal ini disampaikan Bupati Karna kepada wartawan seusai peresmian Balai Adat Lembaga di Desa Karamat, Kecamatan Palasah, Minggu (11/9).
Dikatakannya, pemerintah mengakui mengambil keputusan yang sangat berat dengan mencabut subsidi BBM dikarenakan beban APBN yang cukup berat.
Sementara subsidi BBM selama ini banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Sehingga dengan berat hati pemerintah mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya melalui BLT dan diberikan kepada masyarakat lapisan bawah.
"Ya mau apalagi, ini keputusan yang berat namun harus dilakukan demi menyelamatkan APBN. Justru kenaikan BBM bersubsidi ini agar penyaluran subsidi tepat sasaran, karena selama ini BBM subsidi banyak di nikmati oleh kalangan menengah keatas," ujar Bupati Karna.
Dikatakan Bupati Karna, tahun ini ada 158 ribu lebih masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung (BLT) dari pencabutan subsidi tersebut. Setiap KK mendapatkan Rp500 ribu yang nantinya diberikan oleh Kantor Pos secara tunai.
"Ya mulai minggu kemarin sudah dimulai penyaluran BLT BBM melalui Kantor Pos. Setiap KK mendapatkan Rp500 ribu, dengan harapan mudah-mudahan BLT tersebut bisa membantu ekonomi masyarakat lapisan bawah," ujar Karna.
Ditegaskan Karna, pihaknya sangat maklum dengan berbagai aksi penolakan atas kenaikan BBM bersubsidi, baik disampai oleh LSM, buruh, parpol dan yang lainnya. Namun apa harus dikata, kenaikan BBM bersubsidi ini justru untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, agar subsidi tepat sasaran.
Disinggung terkait Kamtibmas di Kabupaten Majalengka pasca kenaikan BBM bersubsidi, Bupati Karna mengatakan, sejauh ini di Majalengka aman dan terkendali. Mereka yang tidak puas atas keputusan pemerintah dipersilakan untuk menyampaikan aspirasinya, namun harus sesuai prosedur dan jangan anarkis.
"Majakengka masih aman, terkait unjuk rasa atau demo atas ketidakpuasan, silahkan saja, yang penting jangan anarkis," pungkas Bupati Karna. (*)
