Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Komisi I DPRD Kabupaten Majalengka meminta Bupati Majalengka Karna Sobahi menghadirkan 3 dinas dan 5 pengusaha tower yang belum memiliki izin ke Gedung DPRD pada Senin (30/5).
Hal itu berkaitan dengan tindak lanjut Komisi I untuk membahas hasil sidak di mana ditemukan 5 tower yang belum memiliki izin, namun faktanya masih tetap beroperasi.
Meski saat ini seluruh tower sudah disegel oleh Satpol PP, Komisi I tampak masih tetap akan menindaklanjuti hasil sidak pekan lalu tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Majalengka, Dasim Raden Pamungkas mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat ke Bupati Majalengka untuk menghadirkan tiga kepala perangkat daerah terkait dalam acara dimaksud.
Adapun, ketiga kepala Dinas yang dimaksud, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Satpol PP dan Damkar Majalengka.
Selain itu, pihaknya pun meminta Bupati ikut menghadirkan kelima pengusaha tower yang saat itu tetap mengoperasikan tower meski belum memiliki izin.
"Kami pada hari ini telah melayangkan surat pemanggilan kepada 3 kepala dinas kepada Bupati Majalengka untuk menindaklanjuti hasil sidak perihal 5 tower yang belum berizin dengan menggelar rapat kerja di DPRD.
Selain itu, 5 pemilik tower juga diundang ke gedung dewan untuk diminta keterangan tentang pembongkaran segel yang dilakukan oleh Satpol PP, Kominfo dan DPMPTSP tahun 2020.
Undangan bagi lima pengusaha tower tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo," ujar Dasim kepada wartawan, Sabtu (28/5).
Ia berharap, pemanggilan itu dipenuhi oleh seluruh kepala OPD dan para pengusaha yang dimaksud. Sehingga, rapat kerja yang rencananya bakal digelar pada Senin (30/5) berjalan lancar.
