Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kesembilan kalinya secara berturut-turut dari BPK RI perwakilan Jawa Barat.
Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
Penghargaan WTP diberikan langsung oleh kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Pada hari Selasa, 17 Mei 2022 di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Barat, kepada Bupati Majalengka Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd di dampingi Ketua DPRD Drs. H. Anas Junaedi, M.M, Kepala BKAD dan Plt Kepala Inspektorat.
Pemberian opini WTP kepada Kabupaten dan Kota didasarkan atas kriteria tertentu, sehingga BPK-RI patut memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi yg telah diraihnya.
Opini ini bukan merupakan tujuan akhir dan tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Semua catatan yang telah direkomendasikan BPK-RI agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan beelaku.
Sementara Bupati Majalengka, DR. H. Karna Sobahi, M. M.Pd, mengatakan, Kabupaten Majalengka menerima penghargaan atas opini WTP sembilan kali berturut-turut dari BPK RI.
"Kiranya prestasi ini dapat terus dipertahankan dengan tetap disiplin dalam setiap proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan setiap kegiatan/program," kata Karna Sobahi, Selasa (18/05/2022).
Bupati menerangkan, BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya bukan hanya memeriksa laporan keuangan Pemerintah Daerah, tapi juga memeriksa kinerja atas efektifitas tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Bupati meminta kepada seluruh OPD, Camat dan para kepal desa serta siapa saja, setiap penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Disamping, disyukuri juga harus dijadikan motivasi perbaikan.
"Mudah-mudahan prestasi ini akan menjadi pemacu sekaligus pemicu seluruh ASN untuk bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Opini WTP ini merupakan bukti kuatnya komitmen para Kepala OPD untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yg baik dan benar.
