Network
Harusnya, lanjut dia, ada penjelasan kenapa seorang Sekda diturunkan dari eselon II a ke eselon II b. Sebab menurutnya, meskipun sama-sama jabatan tinggi pratama tetap saja berbeda.
“Meskipun sama-sama jabatan tinggi pratama, tapi dari Sekda ke kepala badan, kan dianggap one prestasi. Dianggap ada tugas-tugas atau komitmen yang tidak tercapai. Itulah asumsi umumnya,” kata Junaedi.
Terkait hal itu, menurut dia, semua itu tidak dijelaskan. Padahal pihaknya sampai dua kali meminta penjelasan dalam rapat kerja. Tetapi tidak pernah mendapat jawaban dari pihak eksekutif.
“Publik pun akhirnya berasumsi bahwa ada perencanaan bupati menempatkan seseorang menjadi Sekda. Itulah yang disebut-sebut dengan adanya by design posisi Sekda untuk putra mahkota,” ungkapnya.
Bahkan, kata dia, jogregannya gampang ditebak oleh para pejabat, sehingga sepi peminat karena malas untuk mendaftar, sebab asumsinya sudah jelas siapa yang nanti akan terpilih untuk menempati posisi Sekda.
Meskipun ketika ditanyakan alasan dilakukannya pergantian, demi adanya perbaikan lantaran menganggap Sekda lama tidak maksimal, menurut dia, perubahan itu dimulai dari pucuk pimpinan ASN.
“Tapi karena tidak elegan, jadinya blunder. Yang muncul, justru pesimistis publik adanya perbaikan birokrasi,” katanya.
Tentu berbeda, ketika strategi yang dijalankan berangkatnya dari langkah profesional, elegan dan sesuai aturan. Publik pun akan merasa teryakinkan sehingga yang terbangun optimisme publik. Kendati demikian, pria berkacama itu menilai kurang elok ketika bupati dan wakilnya, saling berebut. Padahal, keduanya berasal dari bendera yang sama.
“Kalau membaca dari statment-statment publiknya itu, saya melihatnya kok kurang elok ya,” ujarnya. (*)
