Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kuningan menggelar Rapat Koordinasi Pengarusatamaan Gender (PUG), sekaligus Pelantikan Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Hotel Purnama, Selasa (9/8).
Bupati Kuningan H. Acep Purnama yang membuka Rakor tersebut menyampaikan, strategi PUG menjadi proses assessment untuk melihat sebuah rancangan pembangunan, salah satunya yakni pemenuhan hak laki-laki, perempuan, lansia, anak, dan disabilitas secara setara.
“Strategi ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh sektor pembangunan secara sinergi, sehingga pengarusutamaan gender bukan hanya sekedar sebuah komitmen, itikad atau niat saja, tetapi harus terwujud dalam output atau hasil dari pembangunan itu sendiri,” jelas Acep.
Bupati Acep berharap, dengan kegiatan ini dapat mengembang akan program-program inovasi untuk kesejahteraan perempuan, anak, lansia dan disabilitas serta memberikan kesempatan untuk gemari muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya.
Dalam Rakor ini juga, Bupati Kuningan melantik Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kuningan Tahun 2022-2025.
“Selamat bekerja dan mendarmabaktikan kemampuan yang ada untuk kesejahteraan Kabupaten Kuningan, serta semoga APSAI terus bergerak untuk mengkolaborasikan program kegiatan dunia usaha dengan kejutan di masyarakat dan harus para terhadap pemenuhan hak anak,” ungkap Acep.
Ditempat yang sama, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kuningan Trisman Supriatna mengatakan, Pemkab Kuningan telah berkomitmen melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender.
Hal ini sebagaimana amanat instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Melalui pengkajian mendalam pada perencanaan sebuah pro garam dan kegiatan pembangunan yang dila kasa akan oleh organisasi perangkat daerah.
“Semoga Rakor ini dapat menghasilkan output bertapa persamaan persepsi dalam menyiapkan data-data terbaru dan tervalidasi dari tiap-tiap OPD dan instansi terkait, khususnya yang berhubungan dengan pencapaian kesejahteraan perempuan dan anak,” ungkap Trisman. (*)
