Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Hasil Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon bersama camat, lurah, LPM dan ketua RW se-Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon menginginkan agar Bantuan Walikota (Bawal) kembali dianggarkan pemerintah daerah.
Selain itu, para ketua RW, pengurus LPM dan lurah pun berharap hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat kecamatan agar diprioritaskan untuk direalisasikan.
Rapat kerja yang digelar di Aula Padati Gede, kantor Kecamatan Pekalipan, Senin (19/9) kemarin, para lurah, pengurus LPM, dan ketua RW mengeluhkan kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan terbengkalainya program pembangunan dan pemberdayaan di tingkat kelurahan dan RW.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani mengatakan, rapat kerja ini menghasilkan sedikitnya empat poin. Pertama, mengevaluasi kebijakan pemerintah Kota Cirebon atas efisiensi anggaran agar tidak sampai menyasar ke anggaran musrenbang.
Kedua, lanjut Politisi Muda Partai PAN ini, Pemkot dan DPRD Kota Cirebon akan mendalami regulasi dan materi program bawal ini dengan berkonsultasi dengan Kemendagri dan Pemprov Jabar.
“Ketiga, DPRD akan mendorong agar melaksanakan Perwal Nomor 3/2019 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, mengenai alokasi 5 persen dari APBD setelah dikurangi DAK. Keempat, dapat menghadirkan lembaga kelurahan dalam penetapan pokok pikiran DPRD,” tutur Dani.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Andrie Sulistio. Ia menegaskan, rapat ini merupakan inisiasi dari Komisi I DPRD untuk bertemu langsung dengan camat, lurah, LPM dan para ketua RW sebagai mitra kerja.
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, keluhan semua pihak atas efisiensi anggaran sudah ditangkap. Termasuk keinginan para pengurus RW meminta agar program bawal kembali diadakan.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Komisi I mencoba mencari regulasi atau dasar hukum agar bawal atau program sejenis yang punya kesamaan esensi agar bisa direalisasikan.
Untuk itu, DPRD akan berdiskusi dengan Pemprov Jabar dan Kemendagri terkait dasar hukum bawal untuk pengurus RW tersebut.
