Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Bupati Cirebon, H Imron langsung merespon terkait keluhan Bawaslu yang merasa di anaktirikan. Pasalnya, Bawaslu belum memiliki kantor representatif, selalu berpindah-pindah tempat dengan cara mengontrak.
Bahkan harus rela berebut bekas kantor Kesbanglinmas dengan Satpol PP yang dari kasat mata saja, kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk ditempati.
"Kami memang menerima permohonan dari Bawaslu untuk mendapatkan aset eks kantor Kesbanglinmas. Sudah ada permintaan itu, kami serahkan ke BKAD untuk bisa dikaji," kata Imron, kemarin.
Ia belum tau, hasil dari kajian BKAD kalau berkaca pada eks kantor Kesbanglinmas. "Ya belum ada hasilnya, tapi sudah kami persilahkan ke BKAD untuk mengkajinya, kalau memang harus dianggarkan, ya nanti kita bisa anggarkan," katanya.
Imron menegaskan, pihaknya tidak sedang menganakemaskan KPU yang saat ini sudah diberikan lahan, bahkan proses pembangunan gedung baru itu sudah berlangsung hingga masuk tahap ke dua. Menurutnya, KPU sudah melewati proses panjang.
"Kalau KPU, itu prosesnya sudah panjang, dari tahun-tahun kemarin mereka memprosesnya, terus menerus prosesnya juga, sehingga kita menganggarkan untuk gedung KPU," akunya.
Sementara Bawaslu, diakuinya kurang intens memproses permohonannya. "Jadi wajar kalau sayanya lupa. Karena kurang intens Bawaslu mengajukannya," katanya.
Tapi pada intinya, lanjut Imron dirinya sudah mengintruksikan ke BKAD, agar bisa dianggarkan.
"Kita sudah rencanakan Bawaslu nanti kantornya satu lingkungan dengan KPU. Kan di sana masih ada tanahnya, jadi satu komplek saja. Tidak perlu berebut eks kantor Kesbanglinmas," katanya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir menegaskan wajar ketika Bawaslu meminta ke daerah, agar bisa difasilitasi sarana penunjangnya. Terlebih penyediaan fasilitas bagi Bawaslu itu, ternyata amanah dari Undang-undang.
