Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Keluarga Besar Onlinerodadua Cirebon Raya (KBOCR) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon di ruang rapat bupati, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (14/9).
Mereka menuntut Pemkab Cirebon untuk memberikan sejumlah kebijakan dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pusat.
Ketua Umum KBOCR, Iswanto usai audiensi mengatakan, ada tujuh tuntutan yang mereka sampaikan kepada Pemkab Cirebon.
Tujuh tuntutan itu adalah pertama menolak kenaikan BBM, kedua, status hukum jelas, ketiga, potongan seluruh aplikasi setiap transaksi hanya 10 persen.
Kemudian, menghapuskan biaya di luar perjanjian, kelima, mengembalikan insentif 24 jam. Selain itu, mereka juga mendesak Pemda untuk memberikan bantuan kepada pengendara ojol dan menyediakan mobil ambulans gratis.
"Ini tindaklanjut dari aksi yang kita lakukan di Kota Cirebon beberapa waktu lalu. Nah di Kabupaten Cirebon kita mempertanyakan bagaimana nih Pemkab Cirebon yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, terhadap kami," ujar Iswanto.
Mengingat beberapa kebijakan merupakan kewenangan pemerintah pusat, kata Iswanto, pihaknya pun mendorong Pemkab Cirebon untuk mengawal aspirasi para pengemudi ojol di Kabupaten Cirebon kepada pemerintah pusat.
Karena, walaupun Pemkab Cirebon tidak punya kewenangan mengubah kebijakan, Iswanto meyakini Pemkab Cirebon memiliki akses kepada pemerintah pusat untuk mengabulkan tuntutan para ojol tersebut.
"Yang bakal difasilitasi oleh pemerintah daerah hanya soal BLT dan penyediaan ambulans. Ini karena lima poin tuntutan hanya bisa diubah kebijakannya oleh pemerintah pusat. Kami ini membawa suara mitra ojol khusus roda dua," kata Iswanto seraya menambahkan, kenaikan BBM beberapa waktu lalu, terbukti memberikan dampak besar untuk para pengemudi ojol.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i menyampaikan, Pemkab Cirebon akan memilah tujuh tuntutan KBOCR tersebut. Hal itu dilakukan, mengingat ada beberapa poin tuntutan para ojol yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.
