Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Kebutuhan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Cirebon masih banyak. Tidak mungkin, mampu dituntaskan dalam kurun waktu satu tahun mengandalkan anggaran dari APBD. Terang saja, hal itu karena terbatasnya anggaran daerah yang dimiliki.
Makanya dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak, untuk bisa membantunya. “Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon sangat tinggi.
Salah satu indikator di dalamnya itu adalah terkait tingginya kebutuhan rutilahu,” kata Wakil Bupati Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih saat melakukan monitoring program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting di Kecamatan Ciwaringin, kemarin.
Kemiskinan itu kata Ayu sapaan akrabnya merupakan persoalan multi sektorall, sehingga penanganannya harus melibatkan seluruh SKPD dan unsur yang dapat melakukan intervensi.
"Jadi kemiskinan ini bukan hanya tugas dari pemerintah daerah saja, dalam hal ini Dinas Sosial. Tapi harus melibatkan semua SKPD yang dapat melakukan intervensi agar penanganan kemiskinan bisa menyeluruh dan mencapai target, karena kita harus mencapai target " terang Ayu.
Ayu juga mengingatkan, dalam hal bantuan rutilahu, sebenarnya dapat diperoleh dari berbagai sumber anggaran, tidak melulu harus dari APBD. Ia juga menyebutkan, rutilahu dapat diperoleh dari bantuan Baznas, Banprov dan pusat.
“Untuk rutilahu itu, tidak hanya dari APBD Kabupaten, tapi ada juga dari Baznas, Pemprov, dan pusat,” katanya.
Ayu meminta, agar pemerintah desa pro aktif, menginventarisir berapa kebutuhan rutilahu di setiap desanya masing-masing. Pasalnya, di Kabupaten Cirebon bantuan rutilahu bisa mencapai 5000 unit per tahunnya. Target 5000 per tahun harus tercapai, dan target tersebut bisa tercapai jika semua unsur pemerintah pro aktif memanfaatkan program rutilahu untuk membantu warga tidak mampu.
“Butuh pro aktif, terutama pak kuwu dan Puskesos guna memanfaatkan program tersebut untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Cirebon,” pungkas Ayu. (*)
