Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon jadi sorotan dewan. Pasalnya, saat rapat kerja bersama Komisi I, Bappelitbangda dan BPJS Kesehatan, DPMD tak memiliki data terkait perangkat desa yang masuk kepesertaan BPJS.
Padahal, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, banyak menerima keluhan para perangkat desa yang penghasilan tetap (Siltap) mereka dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan. Tetapi mereka tidak menerima manfaat BPJS Kesehatan karena nama mereka tidak terdaftar.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan menjelaskan, rapat yang digelarnya itu terkait sinkronisasi data perangkat desa penerima BPJS Kesehatan.
Sebab, kuwu, sekdes hingga perangkat desa semua dipotong gajinya 1 persen dan sisanya dibiayai oleh APBD Kabupaten Cirebon.
"Terkait rapat tadi BPJS Kesehatan memang punya data. Sedangkan dari DPMD-nya tidak ada data sama sekali. Ini kan sangat lucu. Kita yang bayarkan tapi kita tidak punya data siapa saja perangkat desa yang masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan ini. Jadi logikanya tidak masuk akal, di mana kita yang bayar tapi kita tidak punya data," kata Sofwan, usai rapat, kemarin.
Harusnya, kata dia, sebagai dinas yang menaungi desa dan yang melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya bagi perangkat desa, DPMD harusnya memegang data. Baik data berapa desa, berapa perangkat desa yang terdaftar, hingga setiap desa ada berapa perangkat yang terdaftar.
Sebab, kata dia, ada beberapa desa yang perangkat desanya lebih dari 13 orang yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan sedangkan dalam aturannya hanya 13 orang saja untuk satu desa. Jelas hal itu menyalahi aturan dan telah memakan APBD Kabupaten Cirebon.
"Rapat yang kami lakukan karena banyaknya perangkat desa yang siltapnya dipotong tapi tidak menerima manfaat BPJS Kesehatan itu. Sehingga kita juga tidak bisa serta merta merujuk pada data dari BPJS Kesehatan. Jadi tetap data yang kita gunakan nanti dari DPMD," ungkapnya.
Hanya saja, lanjut dia, dalam rapat itu, DPMD tidak memiliki data yang menurutnya sangatlah fatal. Kerena, DPMD tidak punya data berapa dan siapa saja perangkat desa yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut.
Sehingga, pihaknya sudah meminta kepada perwakilan DPMD untuk menyiapkan data yang diminta dan harus disajikan dalam rapat yang akan dijadwalkan lagi bulan September. "Jadi kita tadi minta agar DPMD menyiapkan data terkait perangkat desa yang masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
