Warga Curhat Soal Rutilahu dan BLT Saat Wakil Ketua DPRD Reses

- 25 Agustus 2022, 07:41 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah menggelar reses masa persidangan II Tahun 2022
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah menggelar reses masa persidangan II Tahun 2022 /

KLIK CIAYUMAJAKUNING- Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah menggelar reses masa persidangan II Tahun 2022. Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat di Dapil 2 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. 

Paling banyak masyarakat mengadu tentang infrastruktur yang meliputi perbaikan selokan, Baperkam, Posyandu, jalan raya penghubung dan rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga tanggul.

Selain infrastruktur itu, masyarakat juga menyampaikan beberapa program bantuan pemerintah, baik tunai maupun nontunai kerap tidak tepat sasaran. Kemudian meminta ada pelatihan berbasis kompetensi bagi generasi muda. 

"Banyak fasilitas umum yang perlu diperbaiki. Apalagi keberadaannya sangat penting bagi masyarakat. Kami juga ingin ada program Rutilahu," kata Edi Juneadi, Ketua RW 02 Kanggraksan Selatan Kelurahan Harjamukti, Selasa (23/8).

Warga setempat, Maemunah mengungkapkan bahwa, penyaluran bantuan tunai dan nontunai tidak tepat sasaran. Sehingga pemerintah harus segera memperbaiki data tersebut agar tidak ada kesenjangan sosial. 

"Saya prihatin. Kasihan bagi mereka yang membutuhkan bantuan pemerintah ini. Karena yang dapat itu-itu saja dan kadang dobel bantuan," katanya. 

Sedangkan aspirasi warga RW 01 Kecapi, Sugiono menyampaikan, perlu ada perbaikan tanggul Sungai Suba yang kerap meluap jika intensitas hujan tinggi. Akibatnya permukiman warga terendam hingga satu meter lebih.

"Semoga ada tanggul segera diperbaiki. Kekhawatiran kami sungai meluap. Hal ini kerap terjadi pada musim hujan," tutur dia. 

Menerima berbagai aspirasi, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, yang akrab disapa Andru ini mengatakan, aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses ini, akan ditindaklanjuti dengan mengundang instansi terkait dan memperhatikan skala prioritas.

"Misalnya soal bantuan yang tidak tepat sasaran, nanti Komisi III DPRD akan mengundang Dinas Sosial. Mengenai program pelatihan kami akan undang Dinas Tenaga Kerja," tuturnya. 

Halaman:

Editor: M. Kemal


Tags

Terkini

x