Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Support BUMDes Miliki Legalitas dan Berkembang

- 30 Juli 2022, 08:18 WIB
Kunker Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon ke Desa Mekarsari, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon
Kunker Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon ke Desa Mekarsari, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon /

KLIK CIAYUMAJAKUNING- Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon hadir ke Desa Mekarsari, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon untuk memberikan support.

Agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki legalitas dan bisa mengembangkan usahanya untuk dapat mendorong Pendapatan Asli Desa (PADes).

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Syahrir Rhomdoni kepada FC mengungkapkan, sesuai dengan tupoksinya Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon adalah menangani Pemerintahan Desa.

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap agar desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon menjadi Desa Mandiri, salah satunya bagaimana kelembagaan desa terpenuhi dengan mendudukkan orang-orang yang memiliki potensi di lembaga-lembaga desanya.

"Salah satunya adalah Bumdes Bagaimana komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mendorong agar BUMDes ini mampu membantu meningkatkan PADes," paparnya, Kamis (28/7).

Dijelaskan Dony, diketahuinya banyak BUMDes saat ini yang belum memiliki legalitas dan belum bisa berkembang, tugas Komisi I adalah mencari tahu apa yang menjadi kendala, apakah dari anggaran atau dari lainnya,.

kemudian mencarikan solusinya dan kemudian kembalikan ke SKPD terkait, bagaimana bisa mensupport agar BUMDes bisa memiliki legalitas serta bisa berkembang.

Sehingga akan mampu meningkatkan PADes, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Mekarsari ini banyak pengusaha pindang, bila didorong bisa untuk dikembangkan lebih besar lagi.

"Ada beberapa BUMDes yang boleh dikatakan cukup berhasil dalam mengembangkan usahanya dan mampu meningkatkan PADes nya, Komisi I berencana akan mencari tahu dan untuk menjadikan rujukan sebagai pilot project BUMDes di Kabupaten Cirebon," terangnya.

Sementara terkait dengan tanah kas desa yang masih banyak belum bersertifikat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016, Dony mengungkapkan, bahwa Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon akan mendorong melalui program PTSL.

Halaman:

Editor: M. Kemal


Tags

Terkini