Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Para Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang berada di bawah flyover Gebang sepakat untuk membongkar sendiri lapak mereka dengan meminta waktu sebulan kedepan. Hal itu terungkap saat Sosialisasi Pembersihan PKL di Bawah Flyover Gebang, Senin (25/7) di kantor Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
Para pedagang juga meminta dengan dibongkarnya lapak mereka agar pedagang lain yang berada di trotoar dan bahu Jalan Pantura untuk ikut sadar diri tidak berjualan lagi di lokasi tersebut, agar tidak membawa kecemburuan para pedagang yang berada di bawah flyover.
Plh Camat Gebang H. Moechlas mengungkapkan, dari hasil musyawarah yang dilakukan antara para pedagang yang berada di bawah flyover bersama Muspika Gebang, Satpol PP Kabupaten Cirebon, Disperindag Kabupaten Cirebon, Kuwu Desa Gebang Ilir dan Desa Gebang Mekar serta BUMDesnya.
“Alhamdulillah para pedagang sepakat dan bersedia untuk mengosongkan bawah flyover, namun dengan beberapa catatan langkah mereka yang dilakukan harus diikuti pula para pedagang lain yang statusnya mengganggu jalan seperti yang berada di trotoar jalan dan pedagang ikan yang memakan bahu jalan serta tidak ada lagi tempat parkir di jalan,” katanya.
Ditambahkan Moechlas, jumlah pedagang yang memiliki lapak dibawah flyover ada sekitar 35 pedagang, mereka sepakat akan pindah ke Pasar Desa Gebang Ilir dan juga Pasar Desa Gebang Mekar.
“Pada prinsipnya mereka menginginkan kebersamaan, mereka juga siap membongkar lapak mereka yang berada dibawah flyover. Dan jika sebulan masih ada yang belum melakukan pembongkaran, kami tetap melakukan pendekatan persuasif, karena masih ada juga pedagang yang masih belum tahu hasil kesepakatan ini," terangnya.
Mulai besok, kata Camat, pihaknya akan melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para pedagang, bukan saja yang berada dibawah flyover namun juga pedagang yang berada di trotoar dan pedagang ikan yang memakan bahu jalan.
“Kami berharap instansi terkait dalam hal ini Kementerian PUPR agar turun ke bawah karena memang hal tersebut adalah kewenangan mereka,” katanya.
Selama ini, pihaknya menyayangkan Kementerian PUPR yang tidak hadir dalan pelaksanaan musyawarah ini.
“Kementerian PUPR jangan lepas tangan dong, karena kita aja yang di bawah semangat, harusnya mereka mendukung langkah kita ini," pungkasnya. (*)
