Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna Persetujuan DPRD terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, di Gedung DPRD setempat, Jumat (22/7) kemarin.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana.
Bupati Cirebon, H Imron menyampaikan, rapat paripurna sebelumnya berupa Hantaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 sudah digelar.
Pihak DPRD sudah membahasnya dengan para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga digelar paripurna Persetujuan DPRD Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.
"Setelah paripurna persetujuan ini berarti program-program yang sekarang tinggal dilaksanakan," ujar Imron.
Disinggung banyaknya dorongan dari fraksi di DPRD Kabupaten Cirebon agar Pemda Kabupaten Cirebon meningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Imron sepakat bahwa PAD memang harus ditingkatkan.
Karena saat ini pandemi Covid-19 sudah melandai sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD. Hal itu berbeda dengan tahun 2021 dimana pandemi Covid-19 masih mengganas.
"Mudah-mudahan pandemi selesai dan kami, juga SKPD bisa untuk meningkatkan PAD dari ekonomi, pajak dan lainnya," kata Imron.
Sedangkan pajak dari sektor parkir yang potensinya dinilai besar, Imron mengaku akan melihat legalitasnya terlebih dahulu. Sebab, kata Imron, teekadang ada pajak yang dipungut secara perorangan sehingga hal itu tidak bisa dijadikan PAD.
"Kalau pajak-pajak yang resmi akan didata kembali supaya bisa masuk PAD," ungkapnya.
Menanggapi Silpa tahun 2021, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana menjelaskan, Silpa tahun 2021 kemungkin akan dipergunakan pihak eksekutif di Anggaran Perubahan 2022. Hal itu, tentu setelah Komisi dan Banggar membahasnya untuk mencari tahu SKPD-SKPD yang Silpanya besar.
"Pada saat pembahasan kan ditanyakan, kenapa anggarannya hanya terserap sekian persen? Apa kendalanya? Atau kepala dinasnya terlalu hati-hati sehingga tidak bisa menyerap semua anggaran," tanya Rudiana.
Jika sejumlah SKPD yang diketahui Silpanya besar, kemudian SKPD yang bersangkutan mengusulkan kembali anggaran dengan prosentase yang tinggi tapi ternyata serapannya tidak maksimal, kata Rudi, maka hal itu menjadi catatan DPRD.
Nantinya, anggaran dinas tersebut bisa dikurangi, kemudian anggaran diberikan kepada dinas yang serapannya tinggi atau lebih membutuhkan.
"Nanti di Perubahan 2022 atau Anggaran Murni 2023 bisa saja dikurangi anggarannya untuk dinas yang membutuhkan atau yang serapan anggarannya tinggi.
Nanti pada saat pembahasan itu kita lihat catatan-catatan kemarin hasil LKPJ 2021 untuk menjadi bahan pembahasan Perubahan 2022 atau Murni 2023," terangnya.
Menurut Rudiana, ada beberapa alasan yang disampaikan sejumlah dinas terkait rendahnya serapan anggaran 2021.
Diantaranya, karena waktunya yang mepet sehingga dinas yang melaksanakan peningkatan infrastruktur seolah-seolah tidak siap. Selain itu, juga karena masih terkendala pandemi dan hal-hal lain yang secara psikologi mempengaruhi mereka.
Intinya, sambung Rudiana, SKPD-SKPD yang di tahun 2021 serapan anggarannya rendah namun di anggaran Perubahan 2022 dan Anggaran Murni 2023 meminta lebih banyak, bakal menjadi catatan tersendiri.
Kalaupun dinas tersebut meminta anggaran lebih tinggi, DPRD pun harus mengetahui alasannya.
"Itu harus jelas alasannya. Jangan sampai kita memberi anggaran tapi percuma, tidak diserap sama mereka. Ya sudah kasih saja sama SKPD yang membutuhkan," ungkapnya.
Selain dihadiri Bupati Cirebon, rapat paripurna Persetujuan DPRD terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 juga dihadiri Pj Sekda, Hendra Nirmala, para kepala dinas, para asisten daerah, camat, perwakilan instansi dan tamu undangan lainnya. (*)
