Network
KLIK CIAYUMAJAKUNING - Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti masalah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.
Realisasi pendapatan tahun 2022 tercatat hingga semester I, masih jauh dari target yang diharapkan.
Atas dasar itu, DPRD meminta dinas teknis melakukan akselerasi pendapatan di semester II.
Anggota Komisi II Kota Cirebon, Agung Supirno SH menyampaikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Dinas Perhubungan (Dishub) segera menyampaikan data potensi kebocoran pendapatan dari sektor pajak restoran dan retribusi parkir.
Dalam permasalahan pendapatan dari sektor pajak, Agung menyoal alat rekam transaksi atau tapping box di sejumlah wajib pajak, seperti hotel dan restoran yang sudah tidak aktif.
Dari 177 mesin tapping box yang tersedia, hanya 40 yang masih aktif.
Padahal, alat tersebut bertujuan merekam data transaksi pembayaran, sekaligus pajak yang harus dikeluarkan pelaku usaha rumah makan.
“Bagaimana bisa 130 mesin tapping box ini sudah tidak aktif? Karena bisa dibayangkan, realisasi pendapatan pajak bisa dua kali lipat dibanding sebelum dipasang. Lalu, berapa kebocorannya kalau hanya 40 unit saja yang aktif?” tutur Agung.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, jika masing-masing perangkat daerah teknis menyampaikan permasalahan berdasarkan realisasi data lapangan, maka bisa diuraikan satu per satu untuk diatasi.
