KLIK CIAYUMAJAKUNING- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
Agar aspirasi guru bisa diperjuangkan. Pasalnya, Tunjangan Profesi Guru (TPG) dihilangkan, dalam RUU Sisdiknas yang diterbitkan Agustus kemarin. Dan ini mengancam nasib guru.
Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, Yeyet Nurhayati setelah audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon pada Kamis (1/9). rombongan PGRI mendatangi gedung DPRD, Hendak mengatakan pihaknya telah menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka kepada dewan.
"Kehadiran PGRI ke DPRD ini, agendanya meminta dukungan. Inginnya sih dari semua fraksi, ada dukungan untuk kami, para guru yang saat ini sedang terancam nasibnya," kata Yeyet.
Ia bersyukur Komisi IV sudah memberikan dukungan. Ada komitmen dibubuhkan yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Tadi kami ada kesepakatan. Mereka (Komisi IV,-red) siap mengawal perjuangan guru sampai ke pusat," katanya.
Bahkan lanjut Yeyet, Komisi IV pun akan menghadap bupati. Agar bupati bisa memberikan dukungan yang sama terhadap perjuangan guru.
"Komisi IV sudah menyampaikan kesanggupannya, ketika membutuhkan dukungan bupati, mereka akan menghadap bupati. Kami juga nanti akan menghadap bupati," imbuhnya.
Yeyet menjelaskan selain meminta dukungan untuk menolak dihapuskannya TPG, juga meminta agar tunjangan kepala sekolah dinaikan.
Mengingat tunjangan kepala sekolah saat ini, hanya dipatok diangka Rp510 ribu. Itupun masih diangka kotor. Masih banyak potongan. Kalau diperhitungkan, sisa tunjangan yang diterima, hanya diangka Rp125 ribu.
“Padahal, beban kepala sekolah itu banyak. Misalnya saja ya, kalau BOS belum cair, banyak dari kepala sekolah sampai menjual motor. Untuk menutupi honor guru," katanya.
Aspirasi itu, sudah disampaikan. Diharapkan, komitmen itu, benar-benar menghasilkan. Adapun langkah yang akan dilakukan PGRI kedepan, masih akan menunggu perkembangan.
"Kita lihat perkembangan. Nunggu komando dari PB PGRI. Tapi ikhtiar didaerah tetap akan terus dilakukan. Meminta dukungan dari pak Bupati, agar perjuangan guru, bisa diwujudkan," katanya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setyawan menegaskan kehadiran PGRI sebagai langkah meminta dukungan terkait wacana dihapuskannya TPG.
Meski, sejauh ini sifatnya RUU Sisdiknas itu masih debatable (belum pasti). Apakah benar, TPG itu akan dihapus. Mengingat belum ada ketok palu. Artinya RUU itu belum menjadi UU.
"Soal isu itu (penghapusan TPG,-red) masih debatable. Karena sifatnya masih RUU. Tapi saya sepakat, ini harus diperjuangkan. Kita akan sama-sama berjuang. Bupatinya, DPRD nya, agar bisa merubah pola pikir pusat," katanya.
Internalnya pun, PDI Perjuangan kata Aan, kemarin pada saat Rakorwil, salah satu bahasannya terkait isu penghapusan TPG. Kebetulan dihadiri oleh mayoritas kepala daerah di wilayah III Cirebon.
"Kemarin PDIP sudah bicara pada saat rakorwil. Termasuk teman-teman di DPR RI. Semua sudah panas. Ini sudah masuk tahun politik, kalau tetap diloloskan, pasti akan berimbas," katanya.
Aan pun mengira, tidak hanya PDIP yang menolak wacana itu. Partai lain pun sama. Mendukung gerakan guru, ikut serta memperjuangkannya.
"Kami hanya bisa mendukung. Tidak bisa memutuskan. Tapi, kalau pun harus datang ke bupati, untuk meminta dukungan, kami Komisi IV akan datangi. Saya kira bukan hanya komisi IV saja. Tapi juga DPRD," pungkasnya. (*)